BisnisExpo.Com Jakarta – Pemerintah optimistis 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2030. Pencapaian target tersebut salah satunya bisa diraih melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini mengatakan, Gernas BBI merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan wisata dalam negeri.
“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita targetkan di 2023 ada 30 juta UMKM ada di platform digital,” kata Herlina pada Webinar “Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022”, yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S), Jumat (26/8/2022).
Ia menjelaskan, tujuan utama target onboarding. Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara, Syamsudin Banyo menjelaskan, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah sesuai Inpres No. 2/2022 guna menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Manfaatnya adalah menjangkau pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasonal, lebih profesional, perluas jangkauan promosi, mengurangi kehilangan pasar, pertumbuhan KUMKM lebih cepat,” kata dia.
Syamsudin menambahkan, kendalanya dalah kesiapan jaringan intenet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, logistik ongkir dari dan ke Maluku Utara tinggi, hingga pembiayaan UMKM.
“Dengan Top Brand diharapkan bisa memberikan dorongan usaha bagi UMKM. Bumdes tidak bisa diintervensi dalam hal pembiayaan, kecuali kerja sama. Kami harap bumdes-bumdes bisa terus berpartisipasi,” kata Syamsudin.
Eko Adi Irianto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Maluku Utara, menambahkan, kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri, sektor lain terutama pertanian masih jauh.
“Bank Indonesia sudah ada peta jalan, UMKM yang sudah cukup maju itu levelnya masih potensial, lalu ada UMKM success. Tapi ini belum cukup, harus dikembangkan UMKM digital dan ekspor. Harus dorong UMKM untuk terus naik kelas dan bisa ekspor,” kata Eko.
Menurut Eko, permasalahan di Malut terutama perizinan. “Pertama kurangnya awareness dalam pelaporan keuangan, karakteristik pelaku usaha yang belum adaptif, rasa kebersamaan dalam berwirausaha masih nihil. Kemudian kurangnya koordinasi antar-stakeholder, perizinan dan sertifikasi belum lengkap, serta infrastruktur yang tidak mendukung,” jelas dia.
