BISNIS EXPO – Stabilitas ekonomi nasional menghadapi sejumlah tantangan menjelang 2027. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan dan energi, serta terbatasnya ruang fiskal dinilai dapat menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perekonomian. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027”, Rabu (18/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Ekonom BCA sekaligus pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas, David E. Sumual, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM AKUMANDIRI, Yunita.
Rizal mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 mencapai 5,37 persen. Namun, struktur pertumbuhan tersebut masih menghadapi persoalan, terutama karena konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 52–53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya kontribusi konsumsi domestik dan produktivitas sektor riil dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” ujar Rizal.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih banyak ditopang belanja pemerintah. Di sisi lain, pelemahan daya beli kelas menengah mulai terlihat dari meningkatnya penggunaan pinjaman online, penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga berkurangnya aktivitas belanja masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Perlu Dikaji Ulang
Terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, Rizal menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN.
Menurutnya, target tersebut masih terlalu optimistis apabila melihat tekanan ekonomi domestik dan ketidakpastian global. Bahkan, dalam skenario tekanan ganda, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi berada di bawah 5 persen.
“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” katanya.
Rizal juga menyoroti efektivitas sejumlah program pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek.
Sementara itu, Danantara diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi laporan keuangan serta laporan kinerja.
Dari sisi fiskal, tekanan juga terlihat pada meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang porsinya setara 35 persen dari penerimaan pajak. Sementara realisasi penerimaan negara baru mencapai sekitar 83–85 persen dari target.
Rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 12 persen turut menjadi perhatian. Rizal mendorong pemerintah memperluas basis penerimaan negara dan mengoptimalkan penagihan pajak, termasuk dari kasus pengemplangan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai hampir Rp200 triliun.
Pelemahan Rupiah Tingkatkan Risiko Inflasi
Tekanan terhadap stabilitas makroekonomi juga disoroti David E. Sumual. Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah sekitar 9 persen sejak awal 2026, yang mendekati level Rp18.200 per dolar AS, berpotensi meningkatkan biaya produksi industri akibat ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Dampaknya mulai terlihat pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Harga cabai tercatat meningkat lebih dari 50 persen, bahkan melampaui 200 persen di sejumlah wilayah luar Jawa. Sementara harga minyak goreng naik sekitar 9,1 persen sejak awal tahun.
David memperkirakan kenaikan biaya di tingkat produsen akan diteruskan ke konsumen dalam lima hingga enam bulan mendatang.
Tekanan biaya tersebut juga mendorong pelaku industri melakukan penyesuaian produk melalui strategi shrinkflation, yakni mengurangi ukuran atau volume kemasan tanpa penurunan harga yang sebanding.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan nilai tukar tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi daya saing industri, struktur biaya usaha, dan daya beli konsumen.
Di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menghadapi dilema dalam menentukan suku bunga acuan. Menaikkan BI Rate berisiko menekan ekspansi usaha dan konsumsi, sedangkan mempertahankan suku bunga dapat memperbesar tekanan terhadap rupiah.
David memperkirakan pemerintah membutuhkan stimulus fiskal sekitar Rp48 triliun dalam skenario moderat untuk menjaga target pertumbuhan konsumsi sebesar 5,4 persen pada 2027. Angka tersebut berpotensi meningkat hingga Rp80 triliun dalam skenario terburuk.
Stabilitas Pasokan Pangan dan Perlindungan Industri Lokal
Selain nilai tukar, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
Rizal menyoroti kenaikan harga beras sekitar 4 persen sejak awal tahun, meskipun pemerintah mengklaim kondisi produksi dan pasokan dalam negeri relatif kuat. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi struktur pasar dan memperkuat intervensi melalui optimalisasi stok Bulog.
Peningkatan permintaan telur akibat program MBG juga perlu diimbangi dengan kesiapan produksi dan pasokan. Sementara rencana impor daging ayam dari Brasil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan industri peternakan domestik.
Menurutnya, kebijakan pangan perlu memperhatikan keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan perlindungan terhadap produsen lokal.
UMKM Membutuhkan Akses dan Dukungan Kebijakan
Dari perspektif dunia usaha, Yunita menyampaikan bahwa tekanan ekonomi semakin dirasakan pelaku UMKM. AKUMANDIRI yang menaungi sekitar 500 ribu UMKM mencatat sejumlah persoalan utama, mulai dari kenaikan harga bahan baku, keterbatasan pembiayaan, kendala legalitas, hingga persaingan dengan produk impor.
“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” ungkap Yunita.
Ia juga menilai keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus membuka kesempatan lebih luas bagi usaha kecil agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh manfaat dari program nasional.
Rekomendasi Menjaga Stabilitas Ekonomi 2027
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
INDEF mendorong pemerintah melakukan penyesuaian asumsi makroekonomi dan fiskal APBN 2027 agar lebih realistis, menjaga pertumbuhan kredit, mengendalikan harga pangan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan.
Dari sisi dunia usaha dan perbankan, David menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang lebih akurat, menjaga stabilitas harga energi, serta memangkas rantai distribusi melalui penguatan koperasi yang tumbuh secara organik dari petani.
Sementara itu, AKUMANDIRI mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dengan pelaku UMKM, memperluas akses pendampingan usaha, serta menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif.
Berbagai rekomendasi tersebut menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 tidak hanya ditopang angka statistik, tetapi juga diperkuat oleh daya beli masyarakat, produktivitas industri, dan keberlanjutan dunia usaha.

