Nasional

Hari Kerja Pertama PSBB Terjadi Penumpukan Penumpang KRL Bogor

BisnisExpo.com Jakarta – Penumpukan penumpang Commuter Line KRL terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat, di hari kerja pertama saat penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta Senin (13/4/2020). Antrian penumpang sudah terjadi sejak pukul 04.00 WIB, padahal jam operasional kereta jam 06.00 pagi.

Nampaknya PSBB tidak berjalan seperti yang di harapkan. Padahal, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus corona sudah berlaku sejak sejak Jumat lalu (10/4/2020).

Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang dan antrian panjang di sejumlah stasiun seperti Bogor. KCI pada Senin hari ini (13/4/2020) mengoperasikan lima kereta rel listrik (KRL) tambahan. Ke lima jadwal kereta tambahan yaitu tiga dari Stasiun Bogor, satu dari Bojonggede, dan satu dari Manggarai.

Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI), Anne Purba mengatakan pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan instruksi PSBB. Namun hal ini masih terjadi karena banyak orang yang masih bekerja ke kantor masing-masing.

Anne juga menegaskan, KCI tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurangi penumpukan penumpang di tengah pemberlakuan PSBB. Anne menekankan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam urusan ini.

“KCI operator transportasi yang pasti sudah mengupayakan menurunkan 4.000 lebih petugas di 80 stasiun dengan bantuan Marinir. Sekarang bagaimana dengan support Pemda atas implementasi PSBB?” ungkap Anne.

PT KCI sendiri susah membatasi operasional hanya pada 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Jumlah penumpang di setiap gerbong pun dibatasi hanya 60 orang, jumlah penumpang sudah berkurang drastis sejak imbauan social distancing. Kini KCI masih melayani 200 ribu orang per hari dari biasanya 1,1 juta per hari.

Dalam pelaksanaan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan seluruh perusahaan untuk menghentikan semua kegiatan di tempat kerja selama PSBB berlaku guna menekan penyebaran virus corona. Tapi pembatasan tersebut tidak berlaku bagi kantor instansi pemerintah dan daerah, kantor perwakilan diplomatik, BUMN, BUMD, perusahaan di bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, konstruksi, pelayanan dasar serta industri strategis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *