Keuangan Nasional

Menkeu: Hampir Semua Negara Sedang Berburu Pajak

BisnisExpo.Com Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini hampir semua negara berburu pajak.

Karena sejak pandemi COVID 19 merebak, semua negara mengalami defisit anggaran dan harus memulihkan keuangan negaranya, sehingga itulah sebabnya dibuat kesepakatan perpajakan internasional.

“Perpajakan internasional ini sangat penting. Sekarang pengenaan pajak sudah semakin ketat di level internasional. Karena semua negara sedang berburu pajak untuk menyehatkan kembali anggarannya yang defisit untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam kick off sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Lewat aturan Perpajakan Internasional, banyak negara yang sekarang sepakat untuk menghilangkan tax evasion atau tax avoidance.

Tax evasion adalah pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal.

Sedangkan Tax Avoidance merupakan pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan kan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara.

“Jadi sekarang, dengan perpajakan internasional, ada asistensi penagihan pajak secara global. Kita bisa minta negara lain menagih pajak kalau kita tahu ini wajib pajak kita, atau kita yang diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak,” jelas Menkeu.

Selain itu, Perpajakan Internasional juga mengatur persetujuan bersama untuk menghasilkan putusan dalam pengenaan pajak dan adanya konsensus pemajakan global.

“Sekarang ada juridiksi yang pajaknya mendekati nol persen, bahkan di AS dan Eropa juga merasaka wajib pajaknya banyak yang pergi ke juridiksi yang tarif pajaknya nol persen,” ucap Menkeu.

Perpajakan Internasional mengatur apa yang disebut penghindaran pajak berganda, pencegahan pengerusan basis pajak, informasi perpajakan, bantuan penagihan dan kerjasama perpajakan lainnya.

“Dan semua negara sekarang sepakat, tidak boleh mengambil pajak hak negara lain,” pungkas Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *