Bisnis Expo.com Surabaya – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema krusial “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Kamis, 10 Oktober 2024. Di Hotel Morazen, Surabaya.
FGD di Surabaya ini mengawali kegiatan ABUPI Roadshow 2024 di 3 kota besar, yaitu Surabaya, Samarinda dan Makassar. Hadir di acara FGD Surabaya para pemangku kepentingan sektor maritim, yaitu dari Penyelenggara Pelabuhan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan pelaku usaha serta asosiasi asosiasi dibidang maritim.
Dalam diskusi ini, disepakati bahwa sinergi dan kolaborasi antara BUP, Tersus/TUKS, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Masing-masing narasumber memberikan pandangannya dalam diskusi ini, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun,S.T.,M.T, menyampaikan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin,M.SI yang mengupas strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan.
Sementara itu, Wakil Ketua INSA Jawa Timur, Dwi Agus Wahyono, menyoroti peran pelaku usaha pelayaran dalam peningkatan daya saing maritim. Sebastian Wibisono, Ketua DPW ALFI Jawa Timur, menekankan efisiensi dalam rantai logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan ini Achmad Baroto dari Kadin Jatim, memaparkan pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat ekosistem Pelabuhan dan sebagai narasumber terakhir Kody Lamahayu Fredy dari APBMI menyampaikan kebutuhan penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan.
Yang menarik dari diskusi ini, terungkap adanya harapan dari pemerintah daerah terkait adanya kontribusi keberadaan pelabuhuan, Tersus/TUKS terhadap PAD, walaupun diakui keberadaan Pelabuhan, Tersus/TUKS ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini ditanggapi oleh KSOP Utama Tanjung Perak Agustinus Maun,S.T.,M.T, bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan milik Kementerian, namun dalam beberapa hal Pemerintah Daerah belum siap terutama terkait dengan anggaran dan SDM nya.
Di akhir acara, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat (Pelabuhan) yang diserahkan, merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan terutama di sektor maritim,” ujarnya.
