BISNIS EXPO – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia resmi mengubah jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI. Sidang yang sebelumnya dijadwalkan pada 2 Desember 2026, kini diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, perubahan jadwal telah disepakati melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR. Dalam sidang paripurna tersebut, sejumlah agenda akan dilaksanakan, mulai dari pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan wakil presiden terpilih.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu yang sudah disepakati untuk sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Ia menambahkan, pelaksanaan pelantikan akan mengacu pada semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjadi landasan kewenangan MPR dalam melantik wakil presiden terpilih.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman juga mengungkapkan adanya pembahasan mengenai perubahan jadwal sidang dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi mengusulkan agar agenda sidang paripurna yang semula direncanakan pada 2 Desember digeser menjadi 9 Desember 2026.
Dengan keputusan tersebut, MPR menetapkan Rabu, 9 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Agenda ini sekaligus mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.


