BisnisExpo.Com Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam upaya mewujudkan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabek. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bertema “Integrasi Transportasi Menuju Seamless Mobility”, Senin (22/11/2021).
“Kami bersama para pemangku kepentingan, terus berupaya menyediakan layanan transportasi perkotaan yang andal di Jabodetabek. Berbagai inovasi dan upaya untuk melakukan integrasi antarmoda terus dilakukan pemerintah, untuk menciptakan mobilitas yang mulus tanpa hambatan (seamless mobility) dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Menhub.
Menhub mengungkapkan, wilayah Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi terbesar se-Asia Tenggara berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang terbilang masif dengan mayoritas usia produktif, membuat kebutuhan mobilitas menjadi tinggi dan harus diakomodir melalui penyediaan layanan transportasi yang prima.
“Dengan adanya kemudahan layanan transportasi publik, ketergantungan dan kepercayaan masyarakat pada angkutan umum akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah (share) pengguna,”ucap Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengatakan, Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020 – 2030.
Polana mengungkapkan, dengan masih terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat. Kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa.
“Pertumbuhan tersebut mendorong berkembangnya berbagai macam jenis layanan transportasi umum di Jabodetabek, seperti Bus Rapid Transit (BRT), kereta api perkotaan seperti KRL, LRT, MRT, taksi, angkutan online, dan sebagainya,” kata Polana.
Lebih lanjut Polana menjelaskan, adanya kebutuhan perjalanan penumpang yang semakin kompleks dan perpindahan moda transportasi (antar maupun intra moda) tersebut, belum terfasilitasi dengan baik dan belum sepenuhnya terintegrasi. Menurutnya, pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek masih terkotak-kotak, yang mengakibatkan perjalanan penumpang menjadi lebih lama, kurang nyaman, dan berbiaya lebih mahal.
Sehingga, menurut Polana, dibutuhkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. “Dengan sinergi yang baik, diharapkan dapat mewujudkan layanan transportasi yang seamless dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Jabodetabek,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sukur Nababan (Anggota Komisi V DPR RI); Tulus Hutagalung (Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian); Sugeng Hariyono (Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri); Dail Umamil Asri (Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian, BAPPENAS); Tri Adhianto Tjahyon (Wakil Walikota Bekasi); Dedie Abdu Rachim (Wakil Walikota Bogor); Antonius Raharjo Ismanto (Direktur Utama PT. Higher Maju Indonesia); Resdiansyah (Vice President ITS Indonesia); Faela Sufa (Direktur ITDP Indonesia); dan Aditya Luhut Sibarani (Manager Deloitte Consulting)
